Jadwal Sholat

This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Jumat, 03 Juni 2011

Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang mendapat pelajaran agama Islam di sekolahnya. Keberadaan lembaga ini sangat menjamur di masyarakat, merupakan sebuah kebutuhan pendidikan anak-anak para dewasa. Apalagi memiliki legalitas dari pemerintah melalui perundang-undangannya. Kelegaan ini menuntut Madrasah Diniyah untuk memiliki kurikulum yang mengedepankan keaministrasian yang mapan serta managemen yang profesional.

Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah pada umumnya merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada anak didik / santri yang berusia dini untuk dapat mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang berkepribadian, sehat jasmani dan rohaninya dalam menata kehidupan masa depan.

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah merupakan tema besar dengan muatan yang sarat topik permasalahan dan menjadi penilaian kritis, di satu sisi Madrasah Diniyah Awaliyah dianggap memiliki keunggulan komparatif karena diyakini mampu mengantarkan peserta didik / santri kepada ranah yang lebih komprehensif, meliputi aspek-aspek intelektual, moral spiritual dan sekaligus keahlian ilmu modern, namun disisi lain Madrasah Diniyah Awaliyah sebagai gerakan masyarakat belum mampu menunjukkan performa dan prestasi yang memuaskan, bahkan timbul kesan stigmatik manakala menyebut Madrasah Diniyah Awaliyah, maka yang tergambar adalah sekolah yang kurang maju dan sangat lamban untuk menerima ide-ide pembaruan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam memajukan dan meningkatkan kualitas Madrasah Diniyah Awaliyah, baik dari segi kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM), maupun kurikulum telah banyak dilakukan, pencitraan Madrasah Diniyah Awaliyah sebagai lembaga pendidikan kelas dua sebenarnya tidak lagi menemukan justifikasinya sejak diterapkannya UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, kemudian dikukuhkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 dan ditambah keluarnya PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, tetapi lebih dari pada pengakuan yang mantap bahwa Madrasah Diniyah Awaliyah adalah bagian dari sistem Pendidikan Nasional meskipun pengelolaannya dibawah naungan Kementerian Agama.

SK Ijin Operasional


Rabu, 18 Mei 2011

Sistem Pendidikan Islam

Seringkali orang menyatakan “Negara ini adikuasa” bangsa itu mulia dan kuat. Tak ada seorangpun yang berpikir mengintervensi negara tersebut atau menoneksinya karena kedigjayaan dan keperkasaannya. Dan elemen kekuatan adalah kekuatan ekonomi, militer teknologi dan kebudayaan namun yang terpenting dari ini semua adalah kekuatan manusia, karena manusia adalah sendi yang menjadi pusat segala elemen kekuatan lainnya. Tak mungkin senjata bisa dimanfaatkan, meskipun canggih bila tidak ada orang yang ahli dan pandai menggunakannya. Kekayaannya meskipun melimpahkan, akan menjadi mubazir tanpa ada orang yang mengatur dan mendayagunakannya untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dari titik tolak ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa umat Islam haruslah memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan pembinaan individu untuk mencapai umat terbaik fiddunya wal akhirah.

1.Pengertian Pendidikan Islam
a. Definisi Pendidikan Menurut para Ahli diantaranya adalah :
Menurut Juhn Dewex, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan social. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dia hidup (A. Yunus, 1999 : 7)

Menurut Frederick J. MC. Donald, Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabi’at (behaviour). Manusia yang dimaksud dalam behaviour adalah setiap tanggapan atau perbuatan seseorang, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang (A. Yunus, 1999 : 7 – 8)

b. Definisi Pendidikan menurut Islam
Pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Isi ilmu adalah teori-teori tentang pendidikan. Ilmu pendidikan Islam secara lengkap isi suatu ilmu bukanlah hanya teori (Nur Uhbiyati, 1998).
Dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata al-tarbiyah, namun terdapat istilah lain seakar dengannya, yaitu al-rabb, rabbayani, murobbu, yarabby dan rabbaniy. Sedangkan dalam hadis hanya ditemukan kata rabbany. Menurut Abdul Mujib masing-masing tersebut sebenarnya memiliki kesamaan makna, walaupun dalam konteks tertentu memiliki perbedaan.
Istilah lain dari pendidikan adalah ta’lim merupakan masdar dari kata a’ilama yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan ketrampilan.
Sebagaimana firman Allah 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. Al Baqarah ayat 31)

1. Tujuan Pendidikan Islam
Menurut Abdul Fatah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah, yang dimaksudkan menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. ”Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepadfa Allah. Seperti dalam surat Ad Dzariyat ayat 56 : Artinya :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.

Menurut al-Attas (1979: 1) menghendaki tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik. Ini terlalu umum, Marimba (1964 : 39) berpendapat bahwa tujuan pendidikan islam ialah berbentuk orang yang berkepribadian muslim. Ini pun terlalu umum Al Abrasyi (1974 : 15) menghendaki tujuan akhir pendidikan islam ialah manusia yang berakhlak mulia. Ini juga amat umum, menurut Mursy (1977 : 18) menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan menurut Islam ialah manusia sempurna ini pun terlalu umum, sulit dioperasikan, maksudnya. Sulit dioperasikan dalam tindakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan]secara nyata.
Dari beberapa perbedaan di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :
  1. Tujuan umum pendidikan Islam ialah muslim yang sempurna, atau manusia yang takwa, atau manusia beriman, atau manusia yang beribadah kepada Allah
  2. Muslim yang sempurna itu manusia yang memiliki 9 ciri sebagai berikut2 jasmani yang sehat serta kuat cirinya adalah sehat, kuat, berketrampilan
Kecerdasan dan kepandaian cirinya ialah :
  1. Mampu menyelesaikan masalah secara cepat tepat;
  2. Mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis
  3. Memiliki dan mengembangkan sains
  4. Memiliki dan mengembangkan filsafat
Hati yang bertaqwa kepada Allah berciri :
  1. Dengan sukarela melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya
  2. Hati yang berkemampuan berhubungan dengan alam ghaib.
2. Ruang Lingkup Pendidikan Islam
Pendidikan sebagai ilmu yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Karena didalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun segi-segi atau pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan islam adalah sebagai berikut :
  1. Perbuatan mendidik itu sendiri. Maksudnya adalah seluruh kegiatan, tidnakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan sewaktu menghadapi / mengasuh anak didik.
  2. Anak didik (murid); yaitu merupakan obyek terpenting dalam pendidikan Islam
  3. Dasar dan tujuan pendidikan Islam; yaitu landasan yang menjadikan fundamen dan sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam yang dilakukan
  4. Pendidikan; yaitu obyek yang melakukan pendidikan Islam
  5. Materi pendidikan Islam; yaitu bahan, atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama
  6. Metode pendidikan Islam; yaitu cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidikan untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan islam kepada anak didik
  7. Evaluasi pendidikan; yaitu menurut cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik
  8. Alat-alat pendidikan Islam; yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil
  9. Lingkungan sekitar atau milieu pendidikan Islam; yaitu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam.
3. Konsepsi Guru
Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murobbi, muallim, dan muaddib. Kata murobbi berasal dari kata rabba, yurobbi. Kata muallim isim fail dari ailama, yuallimu sebagaimana ditemukan dalam al Qur’an (QS 2 : 31). Sedangkan kata muaddib berasal dari addaba yuaddibu.
Pendidikan Islam menggunakan tujuan sebagai dasar untuk menentukan pengertian pendidik. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan kewajiban agama, dan kewajiban hanya dipikulkan kepada orang yang telah dewasa. kewajiban itu pertama-tama bersifat personal, dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri, kemudian bersifat sosial dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang lain. Hal ini tercermin dalam firman Allah sebagai berikut :

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Di Indonesia pendidikan disebut juga guru yaitu ”orang yang digugu dan ditiru”. Menurut Hadari Nawawi guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih khususnya diartikan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.
Di dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dibedakan antara Pendidik dengan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur. Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta partisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.5

4. Konsep Anak Didik
Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Peserta didik merupakan ”raw material” (bahan mentah) di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Berbeda dengan komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan karena kita menerima ”materi” ini sudah setengah jadi, sedangkan komponen-komponen lain dapat dirumuskan dan disusun sesuai dengan keadaan fasilitas dan kebutuhan yang ada.
Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis.
Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang beruaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  1. Syamsu Nazar mendeskripsikan 5 kriteria peserta didik
  2. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri
  3. Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan
  4. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan, individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada
  5. Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan nafsu
  6. Peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi atau fitrah yang dikembangkan dan berkembang secara dinamis sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hadits sahih :
Artinya :
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitroh (suci, bersih) maka orang tualah yang akan menjadikannya yahudi, nashrani, maupun majusi (HR Buhari dan Muslim)
Di dalam proses pendidikan peserta didik disamping sebagai objek juga sebagai subyek. Oleh karena itu agar seorang pendidik berhasil dalam pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya. Diantara aspek yang harus dipahami oleh pendidik yaitu (1) kebutuhan, (2) dimensi-dimensinya, (3) intelegensinya, (4) kepribadiannya.

5. Konsep Kurikulum Pendidikan Islam
Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.
Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan curare berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman romawi kuni di Yunani. Yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Sedangkan dalam bahasa arab biasa diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan.
Dalam pengertian selanjutnya kurikulum tidak hanya terbatas pada program pendidikan namun juga dapat diartikan menurut fungsinya :
  • Kurikulum sebagai program studi
  • Kurikulum sebagai konten
  • Kurikuluem sebagai kegiatan berencana
  • Kurikulum sebagai hasil belajar
  • Kurikulum sebagai reproduksi kultural
  • Kurikulum sebagai pengalaman belajar
  • Kurikulum sebagai peoduksi
Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka hal ini berarti bahwa sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling berkaitan berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan.
Menurut Hasan langgulung ada 4 komponen utama kurikulum yaitu :
  1. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu
  2. Pengetahuan (knowledge) informasi-informasi, data-data, aktifitas-aktifitas dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum
  3. Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum.
  4. Metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut.
Kurikulum yang baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif serta menjadikan al Qur’an dan hadits sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Al Qur’an dan hadits merupakan sumber utama pendidikan islam berisi kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam.

Diklat Madin Ringinrejo 01 Mei 2011









Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008. Kehadiran buku ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di dalam meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Dengan berbagai pertimbangan seperti makin pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam, terbitnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta makin maraknya pemekaran wilayah di sebagian wilayah Indonesia, kami memandang perlu untuk melakukan pemutakhiran terhadap buku panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam yang sudah ada selama ini.
Buku panduan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait baik di pusat maupun daerah sebagai acuan pada saat akan memberikan sebuah identitas unik yakni nomor statistik bagi suatu lembaga pendidikan Islam.
Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif membantu dalam proses penyusunan buku panduan ini.






Sabtu, 07 Mei 2011

Peta Pendidikan Islam Di Indonesia

Memenuhi permintaan Panitia Konggres Umat Islam Indonesia ke-5 agar saya membuat peta pendidikan Islam di Indonesia, terasa tidak mudah. Mestinya saya harus melengkapi tulisan dengan data lengkap. Padahal itu tidak mungkin saya dapatkan dalam waktu singkat, hanya beberapa hari. Sementara tugas itu harus saya tunaikan, apa pun jadinya. Oleh karena itu, saya mencoba membuat secara singkat, apa adanya, dan bersifat kualitatif.

Sebuah peta yang memberikan petunjuk secara jelas tentang apa yang akan dikembangkan adalah sangat penting. Tanpa peta yang jelas, maka tidak akan dapat merumuskan kebijakan strategis, pembuatan rencana yang tepat, apalagi memberikan arah, dan bahkan juga prediksi-prediksi yang jelas di masa mendatang. Selain itu, tanpa peta yang jelas, maka apa yang dilakukan hanya berjalan di tempat dan tanpa arah.

Ada banyak hal yang harus dipahami tentang peta pendidikan Islam di Indonesia, terutama terkait dengan makna pendidikan Islam itu sendiri, jenis kelembagaan, orientasi pengembangan, partisipasi masyarakat, dan masih banyak lagi lainnya. Namun, dalam waktu yang singkat dan terbatas ini, saya hanya akan mengajak peserta semiloka untuk membaca peta pendidikan Islam terkait dengan aspek-aspek tersebut.

PROBLEM PEMAKNAAN PENDIDIKAN ISLAM

Seperti halnya konsep pendidikan pada umumnya, konsep-konsep kependidikan Islam pun mengalami proses perubahan, pergeseran, dan dinamika, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, rekonseptualisasi pandangan dunia Islam mengenai segala sesuatu, dan kepentingan atau kebutuhan masyarakat muslim untuk mengejawantahkan keberagamaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, jika kita perhatikan, pengertian pendidikan Islam mengalami pemaknaan yang dinamis dari waktu ke waktu. Selain itu, masing-masing pihak memaknai pendidikan Islam secara berbeda-beda. Implikasinya, atas dasar pemahaman itu, pendidikan Islam kemudian diimplementasikan secara berbeda-beda pula. Hanya kelebihannya, tidak sebagaimana dalam perbedaan masalah-masalah fiqh (ikhtilaf), perbedaan pemahaman dan pemkanaan pendidikan Islam tidak banyak menimbulkan sengketa dan konfrontasi. Dan, apa yang dipahami mengenai pendidikan Islam, itulah yang mereka jalankan, sehingga coraknya dapat berbeda-beda, sekaligus memperkaya perspektif pendidikan Islam.

Banyaknya perbedaan dalam pemaknaan menjadikan pendidikan Islam di negeri ini sangat variatif, ditambah banyaknya antusiame masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkannya. Menghadapi besarnya semangat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pendidikan Islam tersebut, pemerintah justru mengalami kesulitan membatasinya. Umpama, ketika masyarakat diberi kebebasan, maka setiap waktu akan lahir lembaga pendidikan Islam baru untuk berbagai jenjang dan di berbagai tempat.

Sayangnya, semangat membangun lembaga pendidikan Islam sebatas pada tataran kuantitatif atau eksistensial, belum pada kesadaran kualitatif dan keunggulan. Pendidikan Islam dalam kasus-kasus tertentu hanya dipahami secara terbatas, bahkan hanya pada tingkat yang bersifat simbolik. Misalnya, yang dipentingkan ”bernama atau beridentitas Islam”, tanpa mempertimbangkan tuntutan bahwa identitas itu harus dikaitkan dengan taraf kualitas yang diharapkan oleh ajaran Islam, sebagaimana sering diungkapkan bahwa Islam ya’lu wa la yu’la ’alayhi (Islam itu adalah terunggul, dan tiada yang bisa mengungguli Islam).

Ada sementara kalangan memaknai pendidikan Islam dari aspek kelembagaannya, sehingga muncul beberapa kategori lembaga pendidikan, seperti pesantren, madrasah, dan sekolah yang diberi nama-nama yang bernuansa Islam, seperti pendidikan Islam Al-Azhar, Muhammadiyah, Ma’arif, Asy-Syafiiyah, Sabilillah, Istiqlal, dan seterusnya. Ada juga yang mengartikan pendidikan Islam dari segi muatan kurikulum yang dikembangkan, yakni yang disebut sebagai pendidikan Islam manakala diajarkan mata pelajaran-mata pelajaran berkarakteritik Islam, misalnya fiqh, tawhid atau kalam, akhlak dan tasawwuf, tarikh, dan bahasa Arab.

Masih terkait dengan pengertian pendidikan, muncul apa yang disebut dengan istilah ”pendidikan agama” dan ”pendidikan umum.” Selanjutnya, ada istilah ”guru agama” dan ”guru umum.” Guru yang mengajar fiqh, tawhid atau kalam, akhlak dan tasawwuf, tarikh, dan bahasa Arab disebut sebagai ”guru agama (Islam)”. Sedangkan guru yang mengajar matematika, IPA, IPS, dan bahasa disebut sebagai ”guru umum”.

Polarisasi pelajaran agama dan pelajaran umum, lalu ”guru agama” dan ”guru umum” seperti di atas, sejatinya kurang tepat penyebutan kategori ”umum” dan ”agama”, semestinya tidak terjadi. ”Umum” sebagai lawan kata dari ”khusus,” yang secara salah kaprah dikontraskan dengan ”agama.” Namun, itulah yang terjadi, sehingga di lembaga pendidikan Islam pun dan ”guru umum” mengimplikasikan adanya ”ilmu agama” dan ”ilmu umum.” Di lembaga pendidikan Muhammadiyah terdapat pelajaran atau matakuliah al-Islam dan Ke-Muhammadiyahan. Begitu pula di lembaga pendidikian Islam Ma’arif, ada pelajaran atau matakuliah Keislaman dan Aswaja.

Kategorisasi seperti itu menjadikan makna dan kelembagaan pendidikan Islam terasa sempit. Pendidikan Islam hanya dimaknai secara terbatas, yaitu hanya terkait dengan persoalan-persoalan ritual dan spiritual. Dampak selanjutnya, seolah-olah Islam pun juga menjadi sempit, dan bahkan memaknai umat Islam pun juga secara terbatas pula. Islam kemudian dianggap mundur dan bahkan kalah. Cara pandang seperti ini ternyata berdampak luas, menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, dan aspek-aspek lain yang lebih luas.

Akhir-akhir ini, pemaknaan kembali pendidikan Islam seperti itu, apalagi dengan adanya perubahan kelembagaan beberapa PTAIN, dari Sekolah Tinggi dan Institut menjadi bentuk Universitas, akan menjadi semakin mengemuka. Polarisasi ilmu umum dan ilmu agama sudah tidak relevan lagi dan mulai digugat. Mereka menampik adanya bentuk dikotomi ilmu dalam Islam. Semua ilmu adalah berasal dari Allah, sehingga tidak semestinya dilakukan polarisasi seperti di atas, antara ilmu agama dan ilmu umum.

Konsep baru yang ditawarkan selanjutnya adalah menyangkut sumber ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan yang digali dari sumber ayat-ayat qawliyyah dan kawuniyyah sekaligus. Sementara yang lain hanya mendasarkan ayat-ayat kawniyyah, yaitu hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis. Atas pembagian itu, maka kategorisasi ilmu pengetahuan bukan lagi dari jenisnya, melainkan dari sumber yang digunakan. Ilmu pengetahuan yang bersumberkan ayat-ayat qawliyyah sekaligus ayat-ayat kawniyyah, maka disebut sebagai ilmu pengetahuan Islam. Demikian pula lembaga penyelenggaranya disebut sebagai lembaga pendidikan Islam.

Perkembangan pemikiran seperti itu juga didasarkan pada rujukan yang kuat. Misalnya, al-Qur’an sendiri selalu disebut sebagai Kitab Suci yang bersifat universal. Maka, universalitasnya harus tercemin dalam isi kajian pendidikan Islam. Al-Qur’an dan Hadits tidak saja berisi petunjuk tentang bagaimana kaum muslimin melakukan penyembahan dan kegiatan ritual, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh penganutnya, melainkan juga berisi tentang petunjuk (hudân), penjelas (bayân), dan pembeda (furqân) tentang alam semesta ini. Al-Qur’an juga memberikan penjelasan tentang alam dan manusia diciptakan, manusia dan perilakunya, isi jagat raya ini dan juga petunjuk tentang keselamatan.

Pengertian yang dinamis tentang Islam seperti itu juga berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik menyangkut tujuan, orientasi, kurikulum, dan bahkan juga format kelembagaannya. Semangat beberapa lembaga pendidikan Islam, semisal STAIN dan IAIN berubah bentuk menjadi universitas, sesungguhnya tidak lepas dari dinamika pemahaman tentang Islam selama ini. Gejala seperti itu merupakan proses yang sangat menggembirakan dan menguntungkan bagi umat Islam ke depan.

KERAGAMAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: PERLUNYA REGULASI

Variasi pendidikan Islam tidak saja terkait dengan isi atau kurikulum yang dikembangkan, melainkan juga menyangkut kelembagaannya. Lembaga pendidikan Islam sangat variatif, yaitu ada pesantren, diniyah, madrasah, dan sekolah dengan berbagai jenjang, mulai dari Raudatul Athfal atau Taman Kanak-kanak (RA/TK), Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar (MI/SD), Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama (MTs./SMP), Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas (MA/SMA), hingga Perguruan Tinggi. Berbagai jenis dan jenjang pendidikan Islam itu sebagian berstatus negeri dan sebagian lainnya berstatus swasta. Menurut informasi yang sering disampaikan oleh Kementerian Agama RI, bahwa lembaga pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama hanya sekitar 8 % berstatus negeri, sedangkan lainnya berstatus swasta. Bahkan pesantren, 100 % dirintis dan dikelola oleh masyarakat, artinya seluruhnya berstatus swasta.

Hal yang menggembirakan, sekaligus juga jika tidak dikelola secara tepat akan sangat membebani adalah bahwa secara kuantitatif pertumbuhan lembaga pendidikan swasta selalu meningkat lebih cepat cepat. Semangat berpartisipasi atau mendirikan lembaga pendidikan di kalangan swasta sangat tinggi. Justru yang dirasakan berat bagi pemerintah, bukan mendorong partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, melainkan justru mengeremnya, agar pertumbuhan itu tidak terlalu cepat. Atau, dengan kata lain, perlu regulasi yang jelas dan berperspektif ke depan yang jauh. Peraturan itu tentu saja mengungkapkan berbagai restriksi, namun, pembatasan-pembatasan itu oleh pemerintah dianggap perlu terkait dengan standar kualitas yang diharapkan dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih strategis.

Peta persoalan yang banyak diperbincangkan terkait dengan kelembagaan pendidikan Islam, setidaknya ada dua, yaitu menyangkut pendidikan pesantren dan perubahan bentuk beberapa sekolah tinggi dan institute menjadi universitas. Atau setidaknya, menuntut agar lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus negeri, diberi peluang mengembangkan bidang keilmuan secara lebih luas. Tuntutan mereka setidaknya, STAIN atau IAIN diberi status wider mandate. Dengan status itu, maka STAIN atau IAIN diperbolehkan untuk mengembangkan program studi lebih luas, tidak saja sebagaimana selama ini hanya mengembangkan bidang tarbiyah, syariah, ushuluddin, dakwah dan adab.

Persoalan mendesak terkait dengan pesantren adalah menyangkut pengakuan. Pesantren Salaf dan Diniyah sudah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, atau sebelum sekolah modern lahir. Lembaga pendidikan pesantren tersebut telah melahirkan lulusan yang mampu melakukan peran-peran strategis di negeri ini. Para tokoh Islam, baik yang terjun di dunia politik maupun pendidikan, banyak yang sebenarnya berasal dari lulusan pesantren salaf. Beberapa tokoh besar seperti KH. Machrus Ali Lirboyo Kediri, KH Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta KH. Abdul Hamid Pasuruan, KH Syamsul Arifin Situbondo, KH. Maimun Zuber, KH Habib Luthfi Pekalongan, dan masih banyak lagi lainnya, mereka itu adalah alumni pesantren salaf. Namun sampai saat ini, lembaga pendidikan itu belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Lulusan pesantren salaf, sekalipun cakap,, belum bisa diterima misalnya ingin ikut mendaftar sebagai calon Kepala Desa, anggota DPR, dan apalagi menjadi PNS.

Dalam pertemuan atau halaqah para ulama yang baru saja diselenggarakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas anjuran Menteri Agama, mendesak agar pemerintah segera memberikan pengakuan terhadap keberadaan pesantren itu dan mengakui ijazah yang dikeluarkan sebagaimana ijazah sekolah umum lainnya. Hambatan yang paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintah tatkala akan memberikan pengakuan, bukan terletak pada peraturan dan perundang-undangan, melainkan pada persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh pesantren itu sendiri.

Pemerintah, dalam memberikan pengakuan terhadap lembaga pendidikan selama ini, selalu menggunakan standard tertentu. Sementara pesantren salaf tidak mengembangkan atau bahkan tidak memiliki standard itu. Sekiranya pesantren dipahami sebagai lembaga pendidikan alternatif, dan memang tidak akan sama dengan pendidikan pada umumnya, sehingga standard untuk menilai pesantren salaf dirumuskan secara khas standard untuk pesantren, maka pengakuan pemerintah itu tidak akan mengalami hambatan. Selama ini pengakuan itu tidak bisa diberikan karena terbentur oleh standard yang digunakan. Sebagai lembaga pendidikan alternatif, mestinya pemerintah menetapkan standard yang khas untuk melihat lembaga pendidikan alternatif itu, yakni standard yang khusus untuk pesantren salaf.

Sedangkan persoalan perubahan bentuk dari STAIN atau IAIN menjadi universitas atau pemberian mandat yang lebih luas—wider mandate—kiranya perlu direspons secara memadai. Semangat perubahan itu sesungguhnya sejalan dengan semakin luas pemahaman masyarakat muslim terhadap Islam. Islam tidak saja dipandang sebagai agama, melainkan juga ilmu dan peradaban. Jika demikian, maka pembatasan sebagaimana keadaannya yang sekarang akan dirasakan sebagai belenggu yang harus dihilangkan. Hanya saja, respons itu harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, sehingga tetap dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN: PERLUNYA RANCANGAN STRATEGIS

Tampak dengan jelas bahwa pengembangan pendidikan Islam selama ini hanya sampai pada tataran alamiah. Pengembangan pendidikan Islam belum didasarkan pada perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif. Kebijakan yang selama ini muncul dari pemerintah hanyalah berupa rambu-rambu aturan main pendirian lembaga dan pengawasannya agar tidak merugikan masyarakat.

Pemerintah hanya membuat peraturan kapan lembaga pendidikan dapat didirikan dan apa saja syarat minimal yang harus dipenuhi. Peraturan itu juga hanya menyangkut lembaga pendidikan formal, baik yang diprakarsai oleh masyarakat maupun yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah, yang disebut sebagai lembaga pendidikan yang berstatus negeri.

Selama ini, pemerintah belum memiliki rencana yang berskala besar dan menyeluruh tentang pengembangan pendidikan Islam. Jika diumpamakan negeri ini sebagai sebuah kebun, dan kebun itu akan ditanami berbagai jenis tanaman berupa lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi; kenyataannya, hingga saat ini belum ada rancangan yang sistematik tentang tanaman itu. Katakanlah, misalnya, jika akan dikembangkan bentuk Universitas Islam Negeri (UIN), maka pada daerah mana yang akan diberi prioritas, ternyata gambaran itu belum tersedia. Semua tumbuh secara alamiah dari bawah. Pemerintah hanya bertindak sebatas merestui setelah syarat-syarat itu dipenuhi, dan bahkan jika datang desakan yang lebih kuat dari pemerintah daerah atau kekuatan lainnya.

Pertumbuhan semacam itu, selain berakibat tidak ada jaminan terhadap kualitas yang akan dihasilkan, juga keberadaannya tidak merata. Lembaga pendidikan, termasuk pendidikan tinggi Islam, hanya menyentuh aspek eksistensialnya dan belum pada tingkat kualitasnya. Sebagai akibatnya, pertumbuhan lembaga pendidikan Islam secara kuantitatif sangat cepat; namun, belum diikuti gerakan untuk meningkatkan kualitasnya. Itulah yang saya sebut sebagai buah dari kesadaran eksistensial itu.

Tidak meratanya lembaga pendidikan tinggi, sebagai akibat pertumbuhan dari bawah, juga terlihat sangat jelas. Tatkala IAIN masih berjumlah 14 buah, maka kelihatan sekali ketidak-merataan itu. Dari 14 buah IAIN di Indonesia pada waktu lalu, sebarannya ada 7 buah di pulau Sumatera, 5 buah IAIN di pulau Jawa, dan sisanya, satu di Kalimantan dan satu lagi di Sulawesi. Pertumbuhan itu sangat padat di wilayah barat, dan semakin ke timur semakin sedikit, bahkan tidak tumbuh. Keadaan ini persis seperti seorang petani tradisional, tatkala menanam sesuatu tidak merata hanya disesuaikan dengan selera dan bukan atas dasar kebutuhan riilnya.

Menyadari hal itu, kiranya sudah waktunya tanaman itu disebar lebih merata lagi, dan sudah pasti memerlukan menciptakan rancangan besar dan strategis di tingkat nasional. STAIN, IAIN, dan UIN diorientasikan ke wilayah bagian timur yang selama ini pertumbuhannya sangat lamban, tanpa mengabaikan di daerah lain, mengimbangi kepadatan di wilayah barat, yang sudah dirintis sebelumnya. Dengan berpikir seperti itu, maka kebun yang sedemikian luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke, semua tertanami dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya, jika rencana besar tersebut berhasil diwujudkan, pemerintah, dengan anggaran pendidikan yang semakin stabil, maka kebijakan yang dirumuskan akan lebih strategis dan hasilnya akan lebih nyata. Selain itu, pemerintah tidak hanya sibuk mempertimbangkan perlu dan tidaknya usulan pendirian lembaga pendidikan yang didasarkan pertimbangan sesaat, melainkan semua kebijakan didasarkan atas perencanaan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif. Akhirnya, bukan pemerintah yang menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat, melainkan sebaliknya, masyarakat menyesuaikan rancangan besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, sehingga orientasi pertumbuhan lembaga pendidikan tidak bersifat alamiah lagi.

Ke depan, dengan orientasi seperti itu, pengembangan pendidikan Islam didasarkan pada perencanaan yang jelas dan kuat. Sebaliknya, bukan lagi dikembangkan atas dasar kebijakan-kebijakan sesaat, dan juga desakan-desakan atau tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Akhir-akhir ini, banyak kalangan merasa pemerintah tidak memiliki garis kebijakan yang mantap, hingga produk-produknya sebatas mengikuti selera yang tidak berdasarkan pada filosofi yang mantap pula. Sebagai akibatnya, tidak sedikit program-program yang mandek dan akhirnya seperti hanya berjalan di tempat.

PARTISIPASI MASYARAKAT: PERLUNYA DUKUNGAN PEMERINTAH

Cukup lama muncul isu, yang mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak mempedulikan lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah Kementerian Agama. Pemerintah hanya mempedulikan lembaga pendidikan yang berstatus negeri. Isu tersebut sepintas sepertinya benar. Namun, jika dicermati secara saksama, yang terjadi adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam kurun waktu yang cukup lama tidak memiliki dana yang cukup memadai untuk membiayai lembaga pendidikan yang berada di bawah wewenangnya. Dalam waktu sekian lama, anggaran kementerian agama selalu berada diujung paling belakang.

Belakangan, perkembangan mulai beranjak lebih positif, sejak zaman reformasi, dan anggaran untuk pendidikan meningkat, tidak terkecuali pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, maka anggaran untuk pendidikan Islam mengalami kenaikan drastis. Sebelumnya, tidak saja lembaga pendidikan swasta yang kurang mendapatkan perhatian, akan tetapi juga lembaga pendidikan yang berstatus negeri. Hal itu bisa dilihat dari anggaran masing-masing IAIN dan STAIN di seluruh tanah air ini, keadaannya sangat memprihatinkan.

Sedemikian kecilnya anggaran yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Islam, hingga kemudian muncul sinyalemen yang menatakan bahwa anggaran perguruan tinggi Islam di seluruh tanah air, masih lebih rendah bilamana dibandingkan dengan anggaran yang diperuntukkan bagi pengelolaan perpustakaan Universitas Gajah Mada atau anggaran pendidikan IKIP Rawamangun Jakarta. Kebijakan yang amat diskriminatif inilah sesungguhnya yang menjadikan lembaga pendidikan Islam, baik negeri maupun swasta, tertinggal jauh dibanding dengan lembaga pendidikan lain, khususnya yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional.

Gambaran seperti itu perlu diungkap agar ke depan tidak terjadi kesalahan yang sama, yang akan berakibat buruk atau setidak-tidaknya merugikan pengembangan pendidikan Islam secara keseluruhan. Kiranya pemberian perhatian pemerintah terhadap semua jenis lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta perlu, tetapi betapapun harus dilakukan secara proporsional. Untuk mengejar ketertinggalan dari perguruan tinggi di negara-negara yang sudah maju di dunia, pemerintah Indonesia perlu memberikan alokasi anggaran lebih proporsional kepada beberapa perguruan tinggi yang memang pantas diunggulkan dan dijadikan pilot project untuk memasuki papan atas peringakat perguruan-perguruan tinggi unggul di dunia..

Kebijakan berupa pemberian prioritas kepada beberapa perguruan tinggi Islam tidak perlu dimaknai sebagai langkah diskriminatif, melainkan untuk mengejar dan sekaligus membangun citra perguruan tinggi Indonesia di tengah-tengah pentas pergumulan dan kompetisi tingkat dunia. Bahkan, dengan kebijakan tersebut, dimaknai sebagai strategi akseleratif bagi perguruan tinggi lainnya di tanah air.

Perkembangan Perguruan Tingggi Swasta kiranya perlu diperhatikan keberlanjutan atau suistanabilitasnya. Lembaga pendidikan yang berada di bawah pembinaan organisasi besar Islam, semisal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, al Wasliyah, Persis, dan seterusnya akan lebih terjamin dibanding dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah organisasi yayasan yang lebih bersifat individual.

Oleh karena itu, bantuan atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, akan lebih terjamin misalnya jika setelah mendapatkan rekomensari dari pimpinan pengurus besar organisasi keagamaan yang bersangkutan. Hal itu penting dilakukan untuk membangun tanggung jawab bersama, agar dana pemerintah yang terbatas tidak banyak yang tersia-siakan, jatuh pada pihak-pihak yang kurang memberi manfaat bagi upaya pengembangan pendidikan itu sendiri.

PENUTUP

Bacaan terhadap peta pendidikan Islam di Indonesia ini hanyalah bersifat kualitatif dan sangat terbatas, sama sekali tidak dilengkapi dengan data yang cukup, karena waktu dan kesempatan yang terbatas sehingga tidak memungkinkan dipenuhi. Gambaran yang dikemukakan juga sangat subyektif, hanya didasarkan pada kesan sepintas yang selama ini berhasil ditangkap dari sumber-sumber yang terbatas.


Selanjutnya, tentu masih banyak gambaran lain yang belum terungkap, dan apalagi yang lebih teknis, dan sifatnya kasuistik padahal sebenarnya sangat mendesak diperhatikan, misalnya terkait dengan pendidikan di daerah-daerah terpencil, di perbatasan dan juga pendidikan agama di kalangan masyarakat tertinggal seperti kaum gelandangan di jalan-jalan yang seharusnya segera mendapatkan perhatian.

Terakhir, bahwa memperbincangkan dan apalagi secara nyata upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam di negeri ini, sesungguhnya adalah merupakan kunci utama untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Keterpurukan bangsa ini, sebagai akibat dari perilaku menyimpang, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang demikian menjadi-jadi, hanya akan bisa diselesaikan melalui pendidikan Agama yang sungguh-sungguh terancang (by design). Lemahnya karakter, watak, dan akhlak bangsa ini, jika dikaji dan direnungkan secara mendalam, maka sebab utamanya adalah bangsa ini telah sedemikian terlena terhadap eksistensi dan makna pendidikan yang sangat fundamental, yaitu pendidikan agama. Wallâhu a’lamu bish-shawâb***

*)Makalah sebagai bahan Semiloka Di Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta tanggal 28 April 2010

Problematika Madrasah Diniyah

Dulu utamanya di desa-desa termasuk di daerah kelahiran saya, sebelum tahun 1970 terdapat lembaga pendidikan Islam yang bernama Madrasah Diniyah. Lembaga pendidikan jenis ini mungkin lebih tepat disebut sebagai pendidikan non formal. Biasanya jam pelajaran mengambil waktu sore hati, mulai bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai bakda isya’ hingga sekitar jam sembilan malam. Lembaga pendidikan Islam ini tidak terlalu perhatian pada hal yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan pada isi atau substansi pendidikan.

Sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak desa, selain masuk sekolah dasar juga melengkapinya dengan sekolah agama. Pagi hari anak-anak masuk Sekolah Dasar sedangkan sore hari atau malam hari belajar di Madrasah Diniyah. Sebagian guru-guru SD tidak menyukai para muridnya merangkap belajar di madrasah, khawatir mengganggu pelajaran paginya di sekolah. Sikap guru tersebut tidak berani disampaikan secara terbuka, khawatir mendapatkan reaksi negative dari para pemuka agama.

Madrasah Diniyah diselenggarakan oleh tokoh agama di desa. Biasanya memanfaatkan rumah pribadi mereka atau mengambil tempat di sebagian serambi masjid. Puluhan anak secara bersama-sama diajar di tempat itu. Para siswa juga tidak dipungut biaya. Guru yang mengajar di madrasah juga tidak dibayar apa-apa. Semua dijalani secara ikhlas untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam.

Anak-anak desa berhasil mampu membaca al Qur’an biasanya melalui lembaga pendidikan seperti ini. Para santri diajari mulai dari mengenal huruf arab, belajar tajwid, nahwu dan shorof. Kebanyakan anak desa, terutama putra-putri kaum santri, didorong oleh orang tuanya belajar agama sore hari di lembaga pendidikan tersebut. Adanya lembaga pendidikan agama seperti ini, menjadikan tidak banyak orang mengeluh tentang terbatasnya jumlah jam pelajaran agama di sekolah. Berapapun jumlah jam pelajaran agama di sekolah umum ----sekolah dasar, tidak pernah dipersoalkan, tokh para siswa sudah mengikuti pendidikan di madrasah diniyah ini.

Para tokoh agama menganggap pendidikan diniyah tersebut sedemikian penting, sehingga sampai-sampai H.Mahmud Sayuthi (alm) tatkala menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama di Kabupaten Ponorogo menjalin kerjasama dengan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah di sore hari bagi seluruh siswa sekolah dasar. Di sore hari gedung sekolah dasar digunakan untuk madrasah diniyah. Sedangkan para muridnya adalah sekaligus juga siswa sekolah dasar itu. Melalui cara ini, tidak pernah dikeluhkan oleh masyarakat tentang kekurangan jam pelajaran agama bagi para siswa sekolah umum.

Dalam perkembangan selanjutnya, para tokoh agama merintis bentuk lembaga pendidikan yang dianggap lebih sempurna, yaitu berupa Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat dasar, Madrasah Tsanawiyah untuk tingkat menengah pertama dan Madrasah Aliyah untuk
Tingkat atas atau setara SMU. Di pedesaan sejak akhir tahun 1960 an banyak berdiri madrasah Ibtidaiyah. Para tokoh agama dengan kekuatan yang dimiliki berusaha mendirikan jenis lembaga pendidikan tersebut, sehingga di mana-mana muncul madrasah ibtidaiyah. Kebanyakan Madrasah Ibtidaiyah didirikan dan difasilitasi oleh masyarakat sendiri, atau berstatus swasta. Sudah barang tentu keadaan lembaga pendidikan Islam tersebut sangat sederhana, baik dari aspek ketersediaan fasilitas pendidikannya maupun juga ketenagaannya.

Munculnya lembaga pendidikan Islam yang baru ini disambut baik oleh masyarakat pada umumnya. Bentuk lembaga pendidikan Islam ini dianggap ideal, karena melalui lembaga pendidikan tersebut sekaligus diajarkan ilmu agama dan ilmu umum. Memang model lembaga pendidikan seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat, terutama kaum santri, sehingga kehadiran madrasah mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat.

Masyarakat pedesaan yang kala itu masih melihat sesuatu dari aspek simboliknya, maka pendidikan madrasah dianggap sudah ideal, sekalipun tidak didukung oleh tenaga yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Bagi mereka yang terpenting bernama madrasah. Kualitas bagi mereka selalu terkait dengan symbol itu, yakni berupa nama yang melekat pada lembaga pendidikan dimaksud. Tidak sebagaimana madrasah diniyah yang hampir semuanya gratis, sekalipun masih terbatas jumlahnya masyarakat sudah mau ikut membiayai operasional madrasah dengan membayar SPP.

Dengan didukung oleh semangat, keyakinan, dan rasa memiliki dari kalangan masyarakat, maka pada batas-batas tertentu kebutuhan dapat dicukupi, sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan. Namun satu hal yang mungkin kurang mendapatkan perhatian ------oleh karena keterbatasan kemampuan financial dan lain-lain, kehadiran madrasah ibtidaiyah, mengakibatkan perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah yang telah lama hidup dan berkembang sebelumnya menjadi terbengkalai. Setelah guru-guru diniyah beralih mengajar pada pagi hari di madrasah ibtidaiyah, maka akibatnya mereka kehabisan energi, dan kemudian banyak madrasah diniyah tutup.

Padahal tidak seluruh masasyarakat selalu memilih lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah bagi anak-anak mereka. Masih banyak anak-anak santri yang masuk di sekolah dasar. Dengan hilangnya madrasah diniyah ini, maka para siswa SD tidak lagi bisa menambah pelajaran agama di sore hari sebagaimana yang dulu-dulu. Anak-anak Sekolah Dasar, akhirnya mencukupkan pelajaran agama yang diberikan di sekolah mereka masing-masing. Selain itu, di masyarakat kemudian terdapat dua jenis lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Dasar (SD) yang pada umumnya berstatus negeri, yang diurus dan didanai oleh pemerintah. Sedangkan lainnya adalah madrasah, yang pada umumnya berstatus swasta, dirintis, diurus dan didanai oleh masyaralkat sendiri.

Akhir-akhir ini, sekalipun status madrasah menjadi kuat, yaitu masuk dalam system pendidikan nasional, namun masih muncul berbagai penilaian, misalnya bahwa kualitas madrasah ternyata tertinggal dibanding dengan sekolah umum. Penilaian semacam itu sesungguhnya jika kita mau berpikir jernih tidak adil. Sebab, yang dibandingkan hanyalah prestasi bidang mata pelajaran tertentu yang diujikan secara nasional. Padahal jika yang dibandingkan adalah mata pelajaran agama, maka jelas madrasah lebih unggul. Selain itu, membandingkannya juga tidak tepat. Sekolah dasar milik pemerintah seluruh kebutuhannya, -------guru, buku, sarana dan prasarana lainnya, dipenuhi, sedangkan madrasah tidak. Perlakuan terhadap keduanya yang tidak sama itu, maka semestinya tidak tepat dibandingkan hasilnya. Membandingkan dengan cara seperti itu mestinya dihindari, sebab menjadi tidak adil.

Tetapi anehnya, para pejabat yang memiliki otoritas mengelola madrasah juga ikut-ikutan menyuarakan hal yang tidak semestinya itu. Mereka juga ikut mengatakan bahwa madrasah selama ini tertinggal, dan kualitasnya rendah. Akibatnya, citra madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas rendah, tertanam di masyarakat. Sekalipun rendahnya citra itu, ternyata juga tidak mengurangi semangat masyarakat mempercayai madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dianggap lebih baik dan mencukupi.

Akhir-akhir ini, madrasah di berbagai tingkatannya, ----Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, sudah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain beberapa di antaranya ditingkatkan statusnya, yakni dinegerikan, maka yang masih berstatus swasta pun juga dibantu, seperti gedungnya diperbaiki, dibantu berupa buku pelajaran dan lain-lain, sekalipun masih terbatas jumlahnya. Hanya saja lembaga pendidikan Islam yang berupa Madrasah Diniyah, rupanya belum mendapatkan cukup perhatian. Padahal, sebenarnya lembaga pendidikan jenis ini keberadaannya sangat penting, sebagai pelengkap atau menambal dari kekurangan yang dialami oleh sekolah umum.

Dulu, madrasah diniyah ini di beberapa tempat ternyata hasilnya cukup baik. Karena dibina oleh orang-orang yang ikhlas, dan sifatnya tidak terlalu formal-----para santrinya tidak sebatas mengejar ijazah atau sertifikat, maka menurut informasi dari beberapa sumber, tidak sedikit santri madrasah diniyah mampu memahami kitab kuning. Padahal sementara itu, lulusan perguruan tinggi agama Islam, belum tentu mampu. Kegagalan itu, mungkin karena niat mereka kurang ikhlas, tidak sungguh-sungguh dan apalagi masih ditambah kelemahan lainnya, yakni mereka kuliah hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan ijazah. Wallahu a’lam.

Jumat, 29 April 2011

Diklat Administrasi & Kurikulum Madin 2011

Kelompok kerja Madin (KKM) Ringinrejo Kediri, Ahad (01-05-2011) mengadakan pendidikan dan  pelatihan (diklat) Adiministrasi dan Kurikulum Madin. Acara yang dipusatkan di Madrasah  Tsanawiyah (MTs) Diponegoro Kandat itu, diikuti oleh seluruh perwakilan  guru Madrasah Diniyah se-kecamatan dan Pengawas pendidikan Agama Islam (PPAI) di kecamatan Ringinrejo.

Ketua panitia, Pak Markaban menyatakan tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan pendidikan dan pelatihan berupa administrasi keorganisasian maupun jurnalistik. Hal serupa diutarakan  Pak Malis, PPAI Ringinrejo. Menurutnya, ada keterkaitan antara administrasi dan kurikulum dengan Madrasah Diniyah. Ilmu administrasi katanya berfungsi agar sebuah organisasi dapat tertata dengan rapi. Sementara Kurikulum berperan mengatur pelajaran yang ada dalam Madrasah Diniyah.

“Selepas mengikuti hingga tuntas kegiatan ini, kami berharap para perwakilan diiklat mendapatkan ilmu ganda, administrasi dan kurikulum sehingga nantinya bisa ditularkan kepada anggota yang lain,” ungkap Pak Markaban.

Pak Malis dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-setingginya terhadap kegiatan itu. Beliau berharap melalui kegiatan itu penyakit empat K yang diderita warga Nahdliyin, kurang disiplin (kudis), kurang rapi (kurap), kurang mantan (kuman) dan kurang teliti (kutil) segera bisa diatasi sehingga dengan diklat tersebut membawa dampak positif terhadap Madrasah Diniyah kedepan.

Dalam kegiatan yang diadakan selama sehari penuh tersebut, sebagai pengisi materi administrasi adalah  Pak Purwanto sementara untuk pembicara diklat kurikulum adalah Pak Malis. 


Download Daftar Hadir Diklat Administrasi & Kurikulum Madin 2011


Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama & Pendidikan keagamaan

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
  1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
  2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
  3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
  4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
  5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
  6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
  7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
  8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
  9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
  10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Download Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama & Pendidikan keagamaan

Selasa, 19 April 2011

Jumat, 15 April 2011

Madrasah Diniyah

Pengertian Madrasah Diniyah

Sejarah Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa pendidikan keagamaan di sini tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Muslim. Selama kurun waktu yang panjang, pendidikan keagamaan Islam berjalan secara tradisi, berupa pengajian al-Qur’an dan pengajian kitab, dengan metode yang dikenalkan (terutama di Jawa) dengan nama sorogan, bandongan dan halaqah. Tempat belajar yang digunakan umumnya adalah ruang-ruang masjid atau tempat-tempat shalat “umum” yang dalam istilah setempat disebut: surau, dayah, meunasah, langgar, rangkang, atau mungkin nama lainnya.

Perubahan kelembagaan paling penting terjadi setelah berkembangnya sistem klasikal, yang awalnya diperkenalkan oleh pemerintah kolonial melalui sekolah-sekolah umum yang didirikannya di berbagai wilayah Nusantara. Di Sumatera Barat pendidikan keagamaan klasikal itu dilaporkan dipelopori oleh Zainuddin Labai el-Junusi (1890-1924), yang pada tahun 1915 mendirikan sekolah agama sore yang diberi nama “Madrasah Diniyah” (Diniyah School, al-Madrasah al-Diniyah) (Noer 1991:49; Steenbrink 1986:44). Sistem klasikal seperti rintisan Zainuddin berkembang pula di wilayah Nusantara lainnya, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kemudian hari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itulah yang menjadi cikal bakal dari madrasah-madrasah formal yang berada pada jalur sekolah sekarang. Meskipun sulit untuk memastikan kapan madrasah didirikan dan madrasah mana yang pertama kali berdiri, namun Departemen Agama (dahulu Kementerian Agama) mengakui bahwa setelah Indonesia merdeka sebagian besar sekolah agama berpola madrasah diniyahlah yang berkembang menjadi mad-rasah-madrasah formal (Asrohah 1999:193). Dengan perubahan tersebut berubah pula status kelembagaannya, dari jalur “luar sekolah” yang dikelola penuh oleh masyarakat menjadi “sekolah” di bawah pembinaan Departemen Agama.


Meskipun demikian tercatat masih banyak pula madrasah diniyah yang mempertahankan ciri khasnya yang semula, meskipun dengan status sebagai pendidikan keagamaan luar sekolah. Pada masa yang lebih kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendi-dikan sekolah umum, yaitu Madrasah Diniyah Awwaliyah untuk murid Sekolah Dasar, Wustha untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan ‘Ulya untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Madrasah diniyah dalam hal itu dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan klasikal jalur luar sekolah bagi murid-murid sekolah umum. Data EMIS (yang harus diperlakukan sebagai data sementara karena ketepatan-nya dapat dipersoalkan) mencatat jumlah madrasah diniyah di Indonesia pada tahun ajaran 2005/2006 seluruhnya 15.579 buah dengan jumlah murid 1.750.010 orang.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.


Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi ”tongkat penopang” bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.


Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. Pertama, Pendidikan Diniyah Takmiliyah (suplemen) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. Kedua, pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. Ketiga, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (komplemen) pada pendidikan formal di pagi hari. Keempat, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.

Ciri-ciri Madrasah Diniyah

Dengan meninjau secara pertumbuhan dan banyaknya aktifitas yang diselenggarakan sub-sistem Madrasah Diniyah, maka dapat dikatakan ciri-ciri ekstrakurikuler Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal.
2. Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja.
3. Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat.
4. Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus.
5. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya tidak harus sama.
6. Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacammacam.


Kurikulum yang digunakan Madrasah Diniyah

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dna Peraturan pemerintah no 73 tahun 1991 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan “Penyelenggaraan pendidikan diluar sekolah boleh dilembagakan dan boleh tidak dilembagakan”. Dengan jenis “pendidikan Umum” (psl 3. ayat.1). sedangkan kurikulum dapat tertulis dan tertulis (pasl. 12 ayat 2). Bahwa Madrasah DIniyah adalah bagian terpadu dari system pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madarsah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama (PP 73, Pasal 22 ayat 3). Oleh karena itu, maka Menteri Agama d/h Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan unutk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan leingkungan madrasah.

Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya. Madrasah DIniah Awaliyah berlangsung 4 tahun (4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah diasumsikan adalah siswa yang belakar pada sekolah Dasar dan SMP/SMU.

Sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah, Madrasah Diniyah bertujuan :

  1. Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembangn sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupanya.
  2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperluakan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan /atau jenjang yang lebih tinggi, dan
  3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (TP 73 Pasal.2 ayat 2 s.d 3).

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, amka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan “memberikan bekla kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara”. Dalam program pengajaran ada bebarapa bidang studi yang diajarkan seperti Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah.

Dalam pelajaran Qur’an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam qur’an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfumgsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesame manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk penunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa degan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Departemen Agama Pusat Kantor Wilayat/Depag Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More